Pemerintah Mesti Lindungi Pasar Rakyat dari Wabah Covid-19

04-08-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. Foto : Azka/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menyayangkan munculnya cluster baru penyebaran Covid-19 di sejumlah pasar rakyat di Indonesia. Akibat kejadian ini pedagang merasa sangat terpukul karena masyarakat menjadi takut untuk datang ke pasar rakyat, sehingga pasar menjadi sepi.

 

"Ditambah lagi imbauan pemerintah agar masyarakat tetap di rumah. Kondisi ini jelas berdampak anjloknya pendapatan para pedagang di pasar rakyat, perekonomian ambruk,” ujar Nevi dalam berita rilisnya, Selasa (4/8/2020). Ia mengingatkan agar pemerintah memberi perhatian yang lebih kepada pasar rakyat untuk tetap bisa memiliki daya saing di tengah pandemi Covid-19. Karena pasar rakyat merupakan salah satu sektor penggerak ekonomi kerakyatan.

 

Untuk menggairahkan aktivitas jual beli di pasar rakyat, lanjut Nevi, maka pemerintah berkewajiban mengelola dan mengembangkan daya saing pasar rakyat di masa pandemi Covid-19. Nevi mendorong pemerintah untuk bisa melindungi pasar rakyat, pemerintah juga harus memastikan berjalannya protokol kesehatan secara ketat di pasar rakyat berikut sarana dan prasarana pendukungnya.

 

"Pemerintah juga harus bisa merealokasi anggaran untuk memberi perhatian pasar rakyat. Tunda dulu suntikan dana ke BUMN dan alihkan untuk memberi dukungan kepada pasar rakyat. Termasuk memberikan insentif fiskal dan non fiskal yang efektif dan tepat sasaran bagi pedagang pasar rakyat, khususnya bagi mereka yang terkena dampak pandemi Covid-19," tandasnya.

 

Legislator asal sumatera Barat ini menyatakan, tegakkan hukum secara konsisten terhadap pelanggar protokol kesehatan, mengingat masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, tetapi tidak dikenakan sanksi yang tegas.

 

"Campur tangan pemerintah untuk melindungi pasar rakyat ini mesti ada progress. Aktivitas transaksi jual beli mesti lancar dan protokol kesehatan diterapkan secara disiplin. Sehingga arus ekonomi berjalan baik dengan menutup kemungkinan penyebaran Covid-19," tutup Nevi. (dep/es)

BERITA TERKAIT
KAI Harus Hentikan Praktik Outsourcing dan Benahi Sistem Digitalisasi Tiket yang Rentan Disalahgunakan
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) membenahi secara serius manajemen...
Komposisi Direksi Baru KAI Bukan Seremonial, Harus Percepat Adaptasi dan Kebijakan Strategis
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengingatkan jajaran direksi baru PT Kereta Api Indonesia...
Legislator Dukung Wacana Penghapusan Tantiem dan Perampingan Komisaris BUMN
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat perhatian serius dari berbagai...
Jangan Kejar Profit Saja, KAI Harus Jadikan Tanggung Jawab Publik Sebagai Prioritas
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak...